Sidoarjo – Berita tak menggembirakan datang dari kasus Covid-19. Tepat pada 22 Agustus 2020, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Plt Bupati Sidoarjo meninggal karena Covid-19.

Beberapa hari sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) bupati Sidoarjo itu masih melakukan aktivitasnya. Mulai menghadiri acara silaturahmi hingga rapat bersama DPRD. Rabu malam (19/8), Cak Nur –sapaan akrabnya– masih mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Sidoarjo.
“Tapi, beliau tidak ingin menunjukkan rasa sakitnya,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satriawarman mengaku sebenarnya sudah curiga dengan kondisi Cak Nur itu sejak 10 hari lalu. Syaf sudah menawarkan untuk swab.

“Tapi beliau saat itu tidak berkenan karena tidak merasakan ada gejala. Baru tadi setelah ditelepon ajudannya, beliau sudah tidak mau makan dan kondisi semakin lemah, kami jemput dibawa ke RSUD Sidoarjo,” ujarnya.

Cak Nur mengeluh badannya panas, sesak napas dan batuk. Dirut RSUD Sidoarjo, Atok Irawan menyarankan untuk rawat inap karena ada pneumonia. Namun, Cak Nur minta rawat jalan.

’’Beliau bilang jam 6 malam juga mau rapat paripurna di DPRD Sidoarjo,” terang Atok.

Kemudian, Atok dihubungi istri Cak Nur untuk keperluan opname suaminya. Cak Nur dirawat sejak pukul 09.00 dan langsung dites swab.

”Setelah itu, kondisinya semakin buruk, sempat pakai ventilator. Juga, terdeteksi ada penyumbatan di pembuluh darah di jantung,’’ terang Atok.

Cak Nur meninggal di RSUD Sidoarjo sekitar pukul 15.00. Dia terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebagai ketua Gugus Tugas Covid-19 Sidoarjo, Cak Nur kerap terjun langsung dalam penanganan kasus korona. Bahkan, saat awal pandemi, tidak ada yang mau memakamkan jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19, Cak Nur sendiri yang turun tangan dengan memakai alat pelindung diri.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Cak Nur. Dia menegaskan, pemerintahan Sidoarjo tidak akan kosong. Sekdakab secara otomatis menjadi pelaksana harian (Plh). ’’Tapi, masa Plh tidak boleh lebih dari 30 hari,’’ jelasnya.

Selanjutnya, pemprov menunjuk dan mengusulkan tiga nama ke Kemendagri sebagai Plt bupati. (tim/sk)